Sebabnya sederhana, menteri dari partai politik selain kurang memiliki kapasitas juga terikat pada kepentingan sempit partai yang memberikan
endorsement.
Demikian antara lain hasil dari survei politik yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (KedaiKOPI) yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei hingga 3 Juni lalu terhadap 250 responden di Jakarta.
Pandangan bahwa menteri profesional lebih mumpuni dibandingkan menteri dari partai politik dan karenanya jumlah menteri dari kelompok ini harus diperbanyak disampaikan sebanyak 80,8 persen responden.
Polster KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan survei dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan metode
purposive sampling dan area survei di kawasan bisnis Jalan MH Thamrin, Jalan Jend. Sudirman dan Jalan HR Rasuna, Jakarta.
"Hasil ini sejalan dengan survei‎ tatap muka yang dilakukan kedaiKOPI sebelumnya pada 24-30 April 2015. Survei itu dilakukan kepada 450 responden yang tersebar secara proporsional di 45 kelurahan terpilih di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Tanggerang Selatan dan Bekasi. Sebanyak 48 persen responden merekomendasikan Presiden memberikan tambahan kursi menteri bagi kalangan profesional atau akademisi,†demikian Hendri.
[dem]
BERITA TERKAIT: