Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan bahwa kerja sama di bidang transaksi elektronik, pusat data harus berada di wilayah Indonesia.
Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 17 (2) Nomor 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.
"Dimasanya asymetric warfare ini, perang juga bisa terjadi dalam sistem pemerintahan atau perpolitikan sebagai sasarannya tembaknya. Kerja sama e-govt dengan negara asing akan memberi peluang lebih besar terjadinya perang asimetris ini," ungkap Hafiz Tohir dalam rilisnya, Selasa (23/6).
Ia juga mengatakan dalam Pasal 17 (2) UU 17/2011 ITE dibeberkan bahwa PSE untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakkan hukum, perlindungan dan penegakkan kedaulatan negara terhadap data warga negara.
"Jadi pemerintah dalam hal ini PT Telkom harusnya memprioritaskan penggunaan teknologi dan programmer dari dalam negeri. Waktu janji kampanye pemeintah katanya cukup dua minggu selesai (bikin program e-govt). Jadi perlu dikaji rencana kerja sama dengan SingTel (Singapura)," bebernya.
Hafiz Tohir menambahkan, Komisi VI akan minta kerja sama Telkom-SingTel dibatalkan karena membahayakan rahasia negara dan melanggar UU ITE. Dalam rapat kerja dengan PT Telkom minggu ini, lanjut dia, Komisi VI akan menyampaikan sikap ini.
"Cukup Indosat saja yang dilego ke Singapura," tukas dia.
[rus]
Ketua Komisi VI DPR RI Hafiz Tohir mengatakan, Pasal 7 (2) UU Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi menekankan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi, harus diperhatikan untuk melindungi kepentingan dan keamanan negara. 
BERITA TERKAIT: