Menteri Imam Siap Revisi Surat Pembekuan PSSI dengan Sejumlah Syarat

‎ . ‎ Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi siap merevisi Surat Keputusan (SK) Pembekuan Kepengurusan PSSI, dengan catatan harus memenuhi sejumlah prasyarat, seperti transparansi dalam kompetisi, sponsor dan hak siar. ‎Imam pun mengaku bila dua hari lalu mendapat surat dari sponsor yang mengaku rugi karena sudah mengeluarkan Rp100 miliar untuk Indonesia Super League.‎

"Kalau tak ada masalah sekarang ini muncul, mungkin soal sponsor itu tak terbuka. Padahal, PSSI harusnya transparan," kata Menpora Imam Nahrawi, untuk menjawab pernyataan mayoritas anggota Komisi X DPR RI yang setengah memaksa Pemerintah untuk mencabut SK pembekuan itu, dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 10/11).‎

‎Selain itu, katanya, opsi revisi tentu akan dikonsultasikan dulu dengan Presiden dan Wakil Presiden. Sejauh ini, Wapres Jusuf Kalla sudah menginstruksikan agar SK Pembekuan direvisi, hanya dengan syarat PSSI mencabut gugatan ke PTUN.‎

‎"Wapres setuju revisi SK asal PSSI mencabut gugatan PTUN. Tapi sampai sekarang belum dicabut gugatan itu," kata Imam.‎

‎Imam juga menegaskan bahwa pihaknya tak main-main dalam usaha memperbaiki persepakbolaan Indonesia. Pihaknya sudah memiliki roadmap, yang memang tak dipublikasikan. Alasannya, ujar Imam, pihaknya khawatir setiap rencana selalu diganjal, dituduh, dan diputarbalikkan. 

‎ ‎"Saya mendengar hinaan dan cacian, seakan saya orang jahat, tak punya hati dan tak punya perasaan. Saya tahu itu. Tapi hanya bisa mendoakan, kalau benar memang sengaja, semoga bisa kembali ke jalan yang benar," kata Imam yang disambut jawaban 'amin' dari para anggota komisi X. 

‎Semua perbaikan itu bisa berjalan asal semua pihak menghilangkan ego sektoral, dan mau bersama-sama. Selama ini, baik PSSI dan FIFA selalu menyatakan Pemerintah tak bisa mengintervensi. 

‎"Kalau tak intervensi, darimana mereka bisa gunakan stadion? Bagaimana bisa dapat ijin keamanan? Saya kira ke depan ego sektoral harus dihiangkan," kata dia.‎

‎Dia akhirnya membuka sejumlah poin yang akan dibenahi. Yakni masalah kemandirian wasit, perlindungan pemain melalui kontrak yang jelas, serta soal hak klub peserta kompetisi. 

‎"Soal hak klub, kita tak ingin seperti ISL 2014 yang selesai pelaksanaan, tapi belum selesai semua masalahnya," ujarnya. 

‎‎"Saya minta maaf. Ini resiko tapi bilamana ingin sehat kita minum obat. Semoga setelah Kongres Luar Biasa 2016 Indonesia bisa temukan jatidiri," pungkas Imam. [ysa]‎ ‎