"Dengan demikian ada dua hal yang harus dibuktikan. Pertama, tuduhan Petral memang merupakan sarang mafia migas. Kedua, tuduhan SBY adalah otak yang melindungi mafia migas. Jika kedua hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka kredibilitas pemerintahan Jokowi dipertaruhkan," kata ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, beberapa saat lalu (Kamis, 21/5).
Menurut Salamuddin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksanaan tidak boleh tinggal diam. Seluruh lembaga penegak hukum harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa memang Petral merupakan kandang mafia migas dan harus segera memeriksa SBY sebagai tertuduh komandan dari mafia migas tersebut.
"Jika lembaga hukum di bawah pemerintahan Jokowi ini gagal maka pemerintahan ini hanya akan dianggap masyarakat sebagai tukang memperkeruh suasana dan doyan menciptakan kekacauan politik," tegas Salamuddin.
Membuktikan secara hukum bahwa Pertral sarang mafia dan SBY adalah otaknya, lanjut Salamuddin, merupakan pertaruhan besar pemerintahan Jokowi. Keberhasilan membongkar mafia migas ini akan mengubah pandangan publik bahwa selama ini pemerintahan Jokowi hanya omong kosong.
"Publik tidak akan lagi menganggap bahwa pemerintahan Jokowi senang memancing di air keruh, dan didalam keruhnya air tersebut justru mafia baru disekitar penguasa bermunculan menggarong minyak," demikian Salamuddin.
[ysa]
. Tuduhan Menteri ESDM Sudirman Said dan Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau Pemberantasan Mafia Migas Faisal Basri kepada Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, terkait dengan mafia migas dan Petral merupakan tuduhan yang sangat serius. Lebih-lebih tuduhan ini dikeluarkan oleh pejabat resmi pemerintahan Jokowi. 
BERITA TERKAIT: