"Nyatanya, bukan berdikari yang ingin diwujudkan, malah membuka jalan tol bagi kaum neo-imperialis bebas menjarah bangsa Indonesia," tegas Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Taufan Putra Revolusi, (Senin, 18/5).
Contohnya, mencabut subsidi BBM yang merupakan kebijakan neolib, liberalisasi migas sampai di sektor hilir dan menciptakan rakyat miskin baru. Demikian pula dengan kebijakan memperpanjang izin ekspor konsentrat Freeport dan Newmont yang melanggar UU Minerba.
"Pidato Presiden di Konferensi Asia-Afrika April lalu, sekedar pepesan kosong. Bermimpi ingin mewujudkan reformasi struktur keuangan global yang selama ini didominasi oleh IMF, Worldbank, dan ADB, tapi ternyata sudah berencana berutang lagi kepada World Bank dan ADB," tegasnya lagi, seraya menyimpulkan Pemerintahan saat adalah rezim neolib dengan cover merakyat.
Taufan juga menyindir partai-partai penyokong yang menurutnya ‘cuci tangan’, berpura-pura mengkritik kebijakan pemerintah.
"Semua orang tahu kok partai apa di belakang Presiden hari ini. Masa tak mampu memberikan saran yang konstruktif sehingga kebijakan yang dikeluarkan lebih kepada kepentingan rakyat. Malah cuci tangan dan bilang ada penumpang gelap. Sungguh memalukan melihat pemerintahan hari ini," sindir Taufan.
Karena itu, dia menegaskan, seluruh kader IMM se-Indonesia akan turun ke jalan untuk menghentikan rezim penindas rakyat.
"Ya kami telah menginstruksikan kepada kader IMM se-Indonesia untuk turun kejalan menghentikan rezim penindas rakyat. Namun tak sekedar itu, IMM juga memberikan solusi perbaikan sistem, terutama sistem ekonomi. Yaitu ekonomi berdikari, dan menuntut untuk merevisi UU yang berbau liberal. Kiblat Bangsa ini harus diluruskan," ungkap Taufan.
Ribuan kader IMM dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat memfokuskan aksi di Jakarta pada tanggal 19-20 Mei di Istana Negara.
Meski begitu, dia menambahkan, dalam aksi yang akan digelar tersebut, mereka juga akan menyampaikan kritik keras terhadap Koalisi Merah Putih (KMP) yang tak menjalankan fungsi kontrol dengan baik. "Tapi malah saling sikut-sikutan demi kekuasaan," tandasnya.
Selain isu kebangsaan, mereka juga mengangkat isu kriminalisasi terhadap kader IMM di Klaten Jawa Tengah. Kader IMM harus berhadapan dengan hukum karena mengkritik seorang dosen.
[zul]
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai terlalu banyak janji, tapi minus aksi. Janji untuk mewujudkan berdikari, ternyata kebijakan ekonomi yang dicetuskan tak jauh-jauh dari ekonomi liberal. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: