Seharusnya Penutupan Jalan Protokol Tidak Berlaku Bagi TransJakarta

"Pemerintah DKI dan Polda Metro Jaya hanya mampu memperkirakan dampak, tetapi belum mampu memberikan solusi agar aktivitas masyarakat tidak terganggu akibat pengalihan arus tersebut," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, dalam keterangan pers Rabu (22/4).

Menurutnya, pengalihan arus yang dilakukan tidak diimbangi dengan sarana yang bisa menjadi alternatif bagi masyarakat sehingga aktivitasnya tidak terganggu.

Dikatakan, selain memicu  kemacetan yang luar biasa di ruas jalan alternatif, pengalihan jalan protokol yang dilakukan juga membuat masyarakat yang berkantor di ruas jalan protokol  menjadi korban.

Sebab, Edison mencontohkan, karyawan-karwayan harus berjalan kaki dari stasiun Dukuh Atas Sudirman menuju kantornya yang terletak di kawasan Semanggi.

Sebaiknya, dia melanjutkan, pengalihan arus tidak berlaku bagi transportasi umum yang memiliki jalur khusus seperti Transjakarta. Sehingga masyarakat dapat menggunakan Transjakarta untuk melakukan aktivitas.

"Kesulitan masyarakat akan berkurang jika Transjakarta tetap beroperasi, seperti biasa, meskipun jumlahnya bisa dikurangi," tegas Edison.

Pihaknya yakin, pelaksanaan KAA akan tetap berjalan lancar dan tidak mendapat hambatan kalau Transjakarta tetap berjalan seperti biasa. Sebab, angkutan umum tersebut sudah memiliki jalur khusus, dan untuk menghindari kesemrautan bisa saja jumlah bus yang beroperasi dikurangi.

Edison menilai, penutupan ruas jalan protokol  bagi semua jenis kendaraan, adalah sebuah sikap ketakutan yang berlebihan dari pemerintah. Bahkan, terkesan pemerintah Paranoid  alias parno terhadap keamanan para kepala negara yang datang ke Indonesia untuk menghadiri KAA.

"Para tamu terhormat yang menjadi peserta KAA akan melihat suasana Jakarta semakin  indah dan tertib saat Transjakarta melintas di jalan khusus," ujar Edison.[dem]