Hal ini bisa dipotret dari kenaikan harga-harga bahan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, ongkos transportasi yang meningkat tinggi, kurs rupiah yang makin jeblok, dan lesunya dunia usaha sektor riil, serta tingginya pengangguran terbuka dan banyak PHK.
Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra, FX Arief Poyuono dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu (29/3).
Begitu juga dengan enam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Jokowi juga tidak optimal malah dicampakan oleh Pertamina, Freeport dan perusahaan-perusahaan pertambangan milik asing lainnya yang telah diberi izin untuk melakukan eksport konsetrat oleh Jokowi dengan melanggar UU dan menipu rakyat Indonesia.
"Kebijakan ekonomi Jokowi yang ditolak mentah-mentah yaitu keharusan perusahaan yang melakukan ekpor diwajibkan melakukan penerimaan LC Eksport di bank yang ada di dalam negeri. Kebijakan ini ditolak oleh perusahaan asing yang eksport oriented," beber Arief Poyuono.
Sementara dengan APBN yang defisit yang berakibat pada defisit ruang fiskal, Presiden Jokowi cuma bisa mencari untung melalui penjualan BBM premium kepada masyarakat yang sudah tidak disubsidi lagi. Ini dia bukti Jokowi
dodolin alias menipu masyarakat dengan harga BBM yang dinaikan menjadi Rp 7.400 pe rliter, dan Pertamia mengaku rugi 35 juta dolar pada bulan Januari 2015.
Menurut Arief Poyuono, ada ketidakberesan terkait harga BBM yang dinaikan dan kerugian Pertamina itu. Sebab, pada bulan Januari harga minyak dunia rata-rata MOPS dan WTI di bawah 50 dolar AS per barrel dengan kurs rupiah 12500 per dolar AS. Sehingga harga BBM Premium didapat dengan harga minyak mentah 50 dolar AS per barrel ditambah 10 persen dari harga minyak dunia sebagai cost refinery ditambah 5 persen biaya distribusi, fee agen dan penyimpanan dan Pajak Bahan Bakar dan Pajak Pertambahan Nilai 10 persen, maka harga BBM premium yang harus dijual menjadi 65 dolar AS atau 845000 rupiah per barel atau Rp. 5.748 per liter.
"Dengan harga BBM sekarang Rp 7.500 per liter, Pertamina yang ngaku rugi, tidak cukup beralasan. Dan Jokowi
dodolin masyarakat," ujar Arief Poyuono.
Ia menambahkan, dengan kenaikan harga BBM, maka enam paket kebijakan ekonomi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan penurunan harga-harga kebutuhan barang pokok tidak akan berhasil, justru akan meningkatkan inflasi dan penurunan daya saing produk ekpor yang dihasilkan industri nasional.
[rus]
Presiden Jokowi dengan tim ekonominya sudah lima bulan bekerja, namun tanda-tanda perbaikan terhadap kesejahteraan masyarakat belum juga terlihat. 
BERITA TERKAIT: