Blunder Menko Sofyan Djalil Bagian dari Skenario untuk Delegitimasi Jokowi?

"Menurut saya, sejak awal, penunjukan Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian adalah kesalahan," jelas peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra petang ini (Senin, 16/3).

Gede Sandra mengungkapkan, sejak sebelum terbentuknya Kabinet Kerja, dirinya sudah berulang kali mengingatkan Presiden Jokowi, bahwa Sofyan Djalil tidak kompeten dalam bidang makro ekonomi.

"Kini kita semua menjadi saksi atas situasi perekonomian nasional yang terus merosot di lima  bulan pertama pemerintahan Jokowi. Sementara pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut para menteri ekonomi justru membuat publik semakin berang," ungkapnya.

Misalnya, pekan lalu publik dikejutkan dengan komentar kontroversial Menko Sofyan Djalil yang mengkambing-hitamkan kecilnya remitansi TKI sebagai penyebab melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS.

Juga komentar sejawatnya di tim ekonomi, Menkeu Bambang Brodjonegoro, yang menyatakan bahwa melemahnya kurs akan semakin menguntungkan APBN.  Kontan saja reaksi yang keras berdatangan dari para aktivis pejuang TKI, para anggota DPR, hingga mantan menteri perekonomian.

Terlebih hari ini (Senin, 16/3) publik juga dikejutkan dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah menerima laporan perkembangan harga beras dari para bawahannya, yang seharusnya menjadi tugas Menko Perekonomian yang mengkoordinasikan Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog.

Gede menilai hal ini sebagai kelalaian yang "berbahaya" jika tidak ingin disebut sebagai suatu bentuk pembangkangan, dari bawahan kepada atasan.

"Kita paham benar bahwa Pak Sofyan adalah titipan dari JK. Apalagi belakangan beredar desas desus, bahwa ada upaya masif yang laten untuk mendeligitimasi Presiden Jokowi dan menaikkan JK sebagai Presiden kelak jika terjadi krisis ekonomi-politik. Namun harapan kita tentu semoga kedua hal ini tidak berhubungan," tutup Gede. [zul]