Namun begitu, Edhy berharap jika memang nanti terbentuk regulasi untuk merealisasikan hal tersebut, maka perlu ada aturan mengenai pembagian dana tersebut. Termasuk, apakah semua parpol harus mendapatkan dana pembiayaan oleh negara itu secara merata, mencakup partai yang ada di luar anggota pemilu 2014.
"Kalau pukul rata, sejauh mana partai itu dikasih, berapa partai yang kita itung. Ada 100 pertai lebih lho di Indonesia ini. Pemilu memang ada 12 parpol, (tapi) kalau hanya partai yang masuk Senayan saja, itu diskriminasi. Saya harus lihat dulu," katanya saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/3).
Politisi asal Gerindra itu menuturkan bahwa pihaknya akan mendukung penuh usulan itu, jika tujuan yang dicapai memang untuk menghindari
money politics di setiap gelaran pemilu.
Namun begitu, ia menegaskan bahwa pemberian dana itu harus tetap dilandasi payung hukum yang jelas terlebih dahulu. Pasalnya, selama ini parpol yang lolos pemilu, mendapat sumbangan dari pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
"Kalau dalam rangka menghindari
money politics, mengefisiensi biaya demokrasi, saya pikir sah-sah saja. Tentunya ada aturan yang jelas mengenai Rp 1 triliun itu itungannya bagaimana, apakah itu samaratakan semua parpol atau itu proporsional. Nah parpol yang memperoleh suara, sebenarnya sudah ada biayanya lewat Bakesbangpol, untuk pembinaan," tandasnya.
[ysa]
. Anggota Komisi IV DPR RI‎ Edi Prabowo mengaku belum mengetahui wacana pembiayaan parpol oleh negara sebagaimana diusulkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 
BERITA TERKAIT: