
. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahja Purnama, harus memangkas jalur distribusi beras agar lebih mudah mengendalikan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Demikian disampaikan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Ahmad Zairofi, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 21/2).
Pernyataan Zairofi ini terkait dengan kenaikan harga beras hingga 30 persen. Tentu saja kenaikan harga beras ini membebani warga Jakarta.
Selama ini, lanjut Zairofi, Fraksi PKS selalu mengimbau Pemprov DKI untuk memperhatikan BUMD yang terkait. Sebab hal ini langsung berhubungan dengan ekonomi masyarakat di Jakarta.
"BUMD seperti Food Station seharusnya mendapatkan penyertaan modal Pemprov DKI, tapi tahun ini tidak dapat," demikian Zairofi.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: