"Jokowi tanpa pijakan yang kuat. Karena apapun Joko Widodo lahir dari PDIP, dan tumbuh berkembang dengan pijakan PDI-P, sehingga bisa berada pada posisi tertinggi saat ini," kata Direktur Eksekutif Point Indonesia, Karel Soesetyo, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 12/2).
Karena itu, saran Karel, Joko Widodo seharusnya menjaga kesinambungan dengan partai yang membesarkannya sejak mencalonkan diri sebagai Walikota Solo. Pilihan politik Jokowi pun selayaknya sejalan dengan kebijakan PDIP yang membawa sebagian besar aspirasi rakyat melalui keberhasilannya sebagai partai pemenang pemilu.
Pada kasus Budi Gunawan (BG), misalnya, lanjut Karel, PDIP pasti memiliki pertimbangan matang dalam mendukung pencalonannya sebagai Kapolri. Artinya, dukungan itu tak semata didasari pada kedekatan Budi Gunawan dengan PDIP saja.
"Tapi mungkin juga karena BG dianggap mampu menjalankan program Nawa Cita dalam bidang hukum dan keamanan," imbuhnya.
Selain itu, lanjutnya, PDIP mungkin juga memandang Jokowi sepantasnya segera melantik Budi sebagai kapolri karena hal itu sesuai dengan UU Kepolisian. Dan apabila pelantikan itu urung dilaksanakan, maka Jokowi potensial akan dipertanyakan konsistensinya terhadap Nawa Cita dan Trisakti karena mengesampingkan amanah Konstitusi.
"Jelas kalau tidak melantik BG sebagai Kapolri, akan dianggap sebuah tindakan fatal di masa awal pemerintahannya. Selain juga menunjukkan bahwa Jokowi tak seiring sejalan dengan partainya sendiri, yakni PDI-P. Akan banyak pihak mengambil keuntungan politik dari situasi ini dan semoga Joko Widodo segera sadar," demikian Karel.
[ysa]
. Di balik konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, tersirat sebuah pesan politik yang serius kepada Presiden Joko Widodo agar menjauh dan berpisah dengan PDIP. Dan bila tak disadari Jokowi, maka momentum ini akan membuat Jokowi lemah secara politik. 
BERITA TERKAIT: