Nelayan Dukung Penuh Program Menko Kemaritiman

Dalam kesempatan tersebut, HNSI secara prinsip mendukung penuh program pengendalian perikanan tangkap dan konservasi perikanan.

Namun, HNSI mengharapkan pemerintah mengajak para pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan sosialisasinya, sehingga penerapannya dapat diterima oleh publik secara luas. Tak hanya itu, HNSI juga mendukung kebijakan Pemerintah tentang Moratorium Perijinan Usaha Perikanan Tangkap.

"Tetapi HNSI mengharapkan kiranya verifikasi di lapangan terhadap kapal kapal penangkap ikan tadi dapat diselesaikan secepatnya, paling lambat pada April 2015, sehingga usaha perikanan dapat kembali normal," ucap Yussuf Solichien dalam pertemuan di kantor Kemenko Maritim.

Sementara berkaitan dengan kebijakan pelarangan alih muatan ikan di tengah laut (transshipment) untuk diekspor, HNSI juga mendukung penuh kebijakan. Namun HNSI lagi-lagi mengharapkan larangan berkaitan dengan kegiatan alih muatan di tengah laut untuk kapal kapal tradisional dan dalam rangka kegiatan di dalam negeri, bukan ekspor, dapat ditinjau ulang.

HNSI mengharapkan pula adanya sosialisasi dan komunikasi dari Pemerintah kepada para nelayan berkaitan dengan larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan serta larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik.

"Kiranya dalam penerapan kebijakan diatas dapat disusun juklak dan juknis yang melibatkan para pemangku kepentingan serta diberikan waktu untuk perioda transisi bagi para nelayan di daerah untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru dari Pemerintah," tandasnya.

Sementara itu, Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo, menyambut baik masukan masukan dari HNSI ini sekaligus menanggapinya dengan berbagai kebijakan baru Pemerintah berkaitan dengan nelayan. Antara lain upaya pengalihan subsidi BBM nelayan kepada kegiatan kegiatan produktif seperti penyediaan alat tangkap, cold storage, mesin kapal nelayan dan lain-lain, untuk dimanfaatkan oleh para anggota HNSI.

Dia juga menjanjikan untuk mendorong dibangun lebih banyak perumahan nelayan serta permodalan nelayan. Dalam waktu dekat Menko Kemaritiman akan memfasilitasi pertemuan antara HNSI dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendapatkan gambaran tentang jasa jasa keuangan bank dan non-bank yang dapat dimanfaatkan oleh para nelayan. [zul]