"Kondisi infrastruktur di perbatasan masih perlu banyak perbaikan dan perluasan. Masalah lainnya adalah soal ketimpangan atau kesenjangan yang berlangsung antara Indonesia dengan negara tetangga," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, di Kantor Menko Jakarta, Selasa (3/1).
Puan mengatakan, berbagai masalah di perbatasan dibahas secara mendalam dalam rapat paripurna tingkat menteri belum lama ini. Selain masalah batas wilayah, rapat itu membagas masalah lain seperti kesenjangan ekonomi masyarakat di perbatasan.
Menurut Puan, masalah perbatasan harus ditangani dengan baik dan sienrgis. Sementara program yang menjadi skala prioritas dalam bentuk rencana jangka pendek, menengah, dan panjang harus segera dirumuskan.
"Perlu disusun dan diperhitungkan dengan baik mengingat lima tahun pemerintahan ini terus berjalan. Kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan juga harus dipenuhi," ujar Puan.
Pemerintah saat ini, lanjut Puan, belajar dari kelemahan pemerintahan lalu dalam menangani masalah perbatasan. Saat itu, program yang disusun lembaga dan kementerian tidak berjalan seiring.
"Anggaran yang sudah disediakan pada tahun 2014 lalu nyatanya hanya terealisasi tidak lebih dari 17 persen saja," ujar Puan, sambil menjelaskan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk kawasan perbatasan tahun 2015 sebesar Rp 15,9 triliun.
Puan mengatakan, sebanyak 50 lokasi yang menjadi prioritas sasaran masuk dalam anggaran pembangunan kawasan perbatasan. Kementerian atau embaga negara yang terlibat juga menjadi 26 dari 27 kementerian atau lembaga.
"Paling tidak masalah perbatasan punya perkembangan yang baik dalam tiga tahun. Karena tidak mungkin juga terus dibahas apalagi setelah tahun ketiga, kita semua akan kembali menghadapi tahun politik. Bahasan kita tentu akan beda lagi," demikian Puan.
[ysa]
. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan membangun 5.000 pusat kesehatan masyarakat (puskemas) di sepanjang wilayah perbatasan. 
BERITA TERKAIT: