Hal ini disampaikan Michael menyikapi sejumlah kebijakan Jonan pasca jatuhnya AirAsia, mulai dari pembekuan rute penerbangan AirAsia Surabaya-Singapura, mutasi para pejabat yang menangani penerbangan, hingga menghapuskan penerbangan murah atau low cost carrier (LCC) yang membuat harga tiket pesawat makin sulit dijangkau masyarakat.
"Langkah pemerintah sudah bagus, tapi sebaiknya pemerintah terus berupaya untuk pencarian para korban, mendukung Basarnas, TNI dan KNKT dalam pencarian korban dan kotak hitam. Setelah itu selesaikan hak-hak keluarga korban mendapat asuransi," kata Michael saat dihubungi, Jumat (9/1).
Legislator asal Papua Barat ini khawatir dengan asuransi yang menjadi hak keluarga korban yang hingga kini masih jadi perdebatan. Sebab, pihak asuransi enggan bertanggung jawab bilamana kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian. Hal ini menurut Michael harus difasilitasi pemerintah.
Dia juga menegaskan, DPR pasti mendukung langkah pemerintah menjerat maskapai penerbangan 'nakal'. Karena sanksi perlu diterapkan untuk efek jera sekaligus memastikan ke depan semua maskapai benar-benar menerapkan standar operasional prosedur (SOP). Utamanya terkait keselamatan penerbangan. Tapi dia meminta utamakan dulu pencarian dan hak korban.
"Jangan sampai korban belum ditemukan, pemerintah disibukkan dengan soal sanksi. DPR akan terus mengawal kecelakaan AirAsia, terutama tanggung jawab maskapai penerbangan dalam hal menangani asuransi untuk keluarga korban," tegas Michael.
[rus]
. Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat Michael Wattimena mendukung Kementerian Perhubungan dalam menyikapi kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 selama kebijakan tersebut tujuannya demi keselamatan para penumpang. Namun dia mengingatkan agar Menhub Ignatius Jonan mengutamakan dulu hak-hak korban. 
BERITA TERKAIT: