"Partai politik berguna sebagai penengah konflik yang terjadi, bukan pemerintah," kata pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin saat dihubungi wartawan Kamis (11/12) menanggapi sinyalemen campur tangan pemerintah dalam konflik PPP.
Kata dia, campur tangan pemerintah pada konflik yang terjadi di tubuh PPP merupakan sesuatu yang berbahaya. Pasalnya, pemerintah bisa saja dianggap menyalahgunakan wewenang demi melanggengkan kekuasaan.
"Oleh karenanya saya menilai pemerintah perlu mengkaji pengurusan organisasi partai ke lembaga Independen," katanya.
Said menilai pengesahan Kemenkumham terhadap kepemimpinan kubu PPP Romahurmuzy adalah tamparan yang serius. Apalagi Kemenkumham terburu-buru mengesahkan kepemimpinan tersebut sebelum konflik internal diselesaikan.
"Harusnya sudah ada keputusan islah terlebih dulu dari PPP, baru Kemenkumham mengeluarkan pengesahan," jelas Said.
Lebih lanjut dia berharap kedua kubu di PPP, baik kubu Romi maupun Djan Faridz, sama-sama membuka kembali peluang untuk islah. "Saya harap semangat islah dari kedua kubu tidak berhenti," tukasnya.
[zul]
Partai Politik harus terbebas dari pengaruh kekuasaan. Parpol juga bebas memutuskan untuk bergabung dengan penguasa atau di luar pemerintah. 
BERITA TERKAIT: