Pakar HTN: Sudah Tepat Polisi di Bawah Presiden Langsung

Apalagi, dalam UU Kepolisian dicantumkan, pengendalian keamanan dalam negeri merupakan tanggung jawab Kepolisian.

"Kalau mau dijadikan kementerian tersendiri, itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi menterinya nanti harus melalui persetujuan DPR, tidak bisa tidak. Kementerian yang satu ini kan memegang senjata," jelas pakar hukum tata negara Margarito Kamis, (Rabu, 10/12).

Makanya, Margarito tidak sependapat dengan wacana Kepolisian dibuat di bawah Kementerian Dalam Negeri. Karena jika Kepolisian di bawah Kemendagri tentunya akan menjadi tumpang tindih antara pekerjaan yang satu dengan yang lain sehingga tidak akan optimal.

Menurutnya, jika Kepolisian di bawah Kemendagri, menteri yang ditunjuk presiden harus lewat persetujuan DPR. "Tidak bisa dibayangkan kalau menteri dilantik, tapi Kemendagri belum karena harus melalui proses di DPR terlebih dulu," katanya.

Tak hanya itu, nanti juga akan melahirkan komplikasi luar biasa di daerah-daerah kalau di bawah Kemendagri karena kepolisian hanya bertanggung jawab pada satu orang. [zul]