"Permintaan Menko Polhukam itu tentu atas dasar analisa situasi dan kondisi Partai Golkar yang kian panas. Untuk itu Kapolri patut mencermati kondisi ini, sehingga tidak sekadar tidak memberi izin tapi juga melarang pelaksanaan Munas Golkar," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, beberapa saat lalu (Rabu, 26/11).
Neta berharap Kapolda Bali segera menjelaskan ke Mabes Polri bahwa kondisi Pulau Dewata saat ini sangat kondusif. Sehingga, jika Munas Golkar dipaksakan akan terjadi kekacauan yang bisa berbuntut kerusuhan, yang tentu akan mengganggu stabilitas kamtibmas di pulau itu.
"Bali pasca teror bom sudah sangat kondusif dan wisatawan sudah merasa nyaman di Bali. Jangan sampai kenyamanan ini terganggu dan membuat wisatawan hengkang dari kawasan tersebut," ungkap Neta.
Neta menilai Munas Golkar di Bali sangat berpotensi menjadi bentrokan besar antar massa pro dan kontra Munas IX partai tersebut. Sebab sebelumnya sudah terjadi bentrokan dalam rapat pleno di DPP Golkar di Slipi Jakarta.
"Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali, Kapolda Bali dan Kapolri harus melarang pelaksanaan munas itu," demikian Neta.
[ysa]
. Pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno yang meminta Polri agar tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali patut diapresiasi. 
BERITA TERKAIT: