Pertama, kata Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, sindrom kemarahan terhadap Presiden Joko Widodo dari unsur-unsur KIH yang kecewa dengan formasi kabinet. Dalam artian, ada pihak yang tidak terakomodir lalu ngambek ke DPR dengan membuat DPR tandingan sehingga DPR tidak bisa bekerja secara efektif.
"Ini sebenarnya pesan kepada Presiden Jokowi bahwa pemerintahannya gak akan bisa bekerja jika DPR masih terbelah. Urusan akan selesai kalau Presiden Jokowi akomodir kepentingan pihak-pihak yang marah dan kecewa ini," ungkap Mahfudz kepada
RMOL, beberapa saat lalu (Kamis, 13/11)
Sindrom kedua, ungkap Mahfudz, adalah sindrom ketakutan. Pihak-pihak KIH yang ingin mengamankan kekuasaan Presiden Jokowi karena mereka mulai identifikasi kelemahan-kelemahan serius di dalamnya. Hak menyatakan pendapat DPR dipandang sebagai ancaman.
"Padahal hak tersebut dari dulu sudah ada. Jadi dua sindrom yang mewakili kepentingan dua kubu KIH inilah yang sebenarnya sumber masalah. DPR cuma kena imbasnya saja tapi KIH coba salahkan KMP," demikian Mahfudz.
[ysa]
. Tuntutan baru Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kepada Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR agar merevisi aturan hak menyatakan pendapat (HMP) dalam UU MD3 menunjukkan KIH sedang mengidap dua sindrom. 
BERITA TERKAIT: