Karena itu, kata Ketua Umum Wiramuda Indonesia, M. Khoirul Muttaqien, pemerintah bisa saja mengurangi dan bahkan menghapus subsidi BBM. Dengan syarat, subsidi tersebut dialihkan pada sektor permodalan usaha rakyat.
"Pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa dana pembangunan, termasuk subsidi, harus memiliki keberpihakan bagi mereka yang kurang berdaya untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan dan akses modal usaha," kata Khoirul kepada
RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 13/11).
Khoirul mengingatkan, saat ini rakyat sedang gelisah karena menghadapi AFTA 2015. Bila rakyat tidak diberi akses modal maka tak mungkin warga Indonesia akan semakin terdesak, terjajah dan menjadi kuli di negaranya sendiri. Karena itu, pembangunan manusia dan kemudahan memperoleh modal usaha bagi warga, khususnya kaum muda dan ibu rumah tangga akan menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional saat persaingan ekonomi bebas masyarakat ekonomi Asean nanti.
"Wiramuda akan terus menggalang dan mencetak sejuta wirausaha hingga kekampung-kampung. Upaya ini sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak dan tercapainya tujuan pembangunan nasional," demikian Khoirul.
[ysa]
. Selama ini subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih banyak dinikmati mobil-mobil mewah. Sementara persentase penggunaan subsidi untuk motor dan angkutan umum yang merupakan alat transportasi rakyat sangat kecil. 
BERITA TERKAIT: