Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya. Tantowi pun menegaskan bahwa Komisi I DPR, yang membidangi isu komunikasi, informatika, pertahanan, dan luar negeri, bisa saja menolak calon Kepala BIN yang diajukan pemerintahanan Jokowi-JK apabila dianggap tak sesuai dengan espektasi.
"Amanat UU intelijen, DPR memberikan pertimbangan atas usulan Presiden untuk calon Kepala BIN. Komisi I DPR bisa menolak, seperti juga ke calon dubes," kata Tantowi Yahya di Jakarta (Selasa, 4/11).
Di bagian lain, Tantowi mengapresiasi pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang menyatakan setidaknya ada empat nama calon yang disiapkan untuk calon Kepala BIN. Dari empat nama itu, tiga berlatarbelakang TNI yakni Sutiyoso, mantan Wakil Komisi I TB Hasanuddin, dan mantan Wamenhan di era SBY Sjafrie Sjamsoeddin. Sementara calon dari sipil yaitu As'ad Ali.
"Saya kira TB Hasanuddin yang paling memenuhi persyaratan ideal dimaksud," ujar Tantowi.
Sebelumnya, Pusaka Trisakti, sebuah lembaga think tank pendukung Jokowi-JK, sudah mengingatkan sejak awal agar Presiden benar-benar mempertimbangkan calon Kepala BIN yang sesuai dengan keinginan DPR RI (Baca:
Usulan Kepala BIN ke DPR Jangan Bikin Jokowi-JK Rempong)
. Secara ideal, calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) berasal dari institusi yang terbiasa dengan intelijen dan mempunyai kemampuan komunikasi dengan DPR. Dan hal yang tak kalah penting, calon Kepala BIN juga tidak punya masalah dangan hak asasi manusia (HAM). 
BERITA TERKAIT: