Lagi, PKB Tegaskan Prinsip Koalisi Kebersamaan bukan Transaksional

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Selasa, 14 Oktober 2014, 07:16 WIB

Lagi, PKB Tegaskan Prinsip Koalisi Kebersamaan bukan Transaksional

Hanif Dhakiri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak tahu persis proses fit and proper test yang dilakukan Presiden terpilih Joko Widodo terhadap sejumlah orang yang akan menjadi menteri di pemerintahan mendatang. Meski begitu, bagi PKB, proses tersebut tidak sepenuhnya tertutup mengingat Jokowi juga akan mengumumkannya.

"PKB dalam posisi menghargai seluruh proses itu. Karena menjadi kewenangan Presiden," ujar Sekjen DPP PKB, Muhammad Hanif Dhakiri, pagi ini (Selasa, 14/10).

Dia mengimbau agar masyarakat juga bersabar dan mempercayakan kepada Jokowi-JK dalam menyusun kabinet. "Proses dan capaiannya, kita berkehendak, benar-benar bisa bekerja meningkat kepercayaan rakyat," tandasnya.

Soal berapa kader PKB yang akan menjadi menteri, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Namun yang jelas, Jokowi tentu sudah melakukan pembicaraan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Dalam koalisi ini, prinsip sejak awal kebersamaan. Tidak ada model transaksional. Dalam banyak hal proses pembicaraan itu sudah berlangsung antara Pak Jokowi dengan Ketua Umum PKB," tandasnya.

Dia juga memastikan, PKB punya stok kader yang mumpuni untuk bekerja membantu Presiden. Apalagi, kadernya tersebut punya kualifikasi bisa menyelesaikan sesuatu sampai tuntas.

Sementara terkait wacana PPP akan bergabung, PKB menyambut baik. Tapi keputusan akhir pada Jokowi dan para keta umum partai yang sejak awal sudah menjalin koalisi. "Kita ini sangat welcome. Tinggal mereka saja, mau masuk benar atau nggak," tandasnya dalam bicang pagi di Metro TV. [zul]