"Dari 321.232 pemberitaan selama sebulan terakhir, 11.773 membicarakan mengenai Pilkada. Ini artinya, pembicaraan mengenai pro kontra Pilkada mendapat porsi sebanyak 4% dari seluruh pemberitaan yang dilansir media," jelas Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, dalam keterangan persnya (Rabu, 24/9).
"Di media social, terdapat 102.074 tweet terkait pembahasan mengenai pilkada," sambungnya.
Indonesia Indicator merupakan lembaga riset berbasis piranti lunakArtificial Intelligence (AI) yang menganalisis indikasi politik, ekonomi, sosial di Indonesia melalui pemberitaan (media mapping). Penelusuran media dilakukan secara real time, 24 x 7 x 365, dengan cakupan 343 media online nasional dan daerah, serta twitter dalam kurun waktu 23 Agustus-23 September 2014. Metode pengumpulan dilakukan oleh perangkat lunak
crawler (robot) secara otomatis dengan analisis berbasis AI, semantik, dan
text mining.
Dia menjelaskan, ekspose tertinggi pembicaraan RUU Pilkada terjadi pada bulan September, dengan 8.490 pemberitaan. "Saat itu Koalisi Merah Putih memunculkan ide penghapusan pilkada langsung dalam RUU Pilkada," jelasnya.
Dari pemberitaan itu, wacana menolak RUU Pilkada lebih mendominasi pemberitaan sebanyak 77,3% dalam sebulan terakhir dibandingkan dengan 22,7% yang bersikap sebaliknya di media online. "Penolakan terus meningkat dalam seminggu terakhir. Sebanyak 80,4% pemberitaan media cenderung menolak RUU Pilkada," tekannya.
Penolakan terhadap RUU Pilkada juga disuarakan di media sosial. Sebanyak 91,57% netizen me-mention dukungan terhadap Pilkada langsung atau menolak RUU Pilkada.
Sementara dari 1.806 pemberitaan mengenai penolakan terhadap RUU pilkada, eksposure terhadap Partai Demokrat mencapai posisi tertinggi yakni 696 news, atau sekitar 38.6% pemberitaan. Sementara itu sekitar 14,5% merupakan suara (pemberitaan) tentang PDIP.
Sedangkan pemberitaan pendukung RUU Pilkada, Partai Gerindra mendominasi 202 pemberitaan atau 37.6% dari dari 537 pemberitaan. "Sementara Golkar menempati porsi sebesar 26%," tandasnya.
Lebih jauh dia menambahkan, Basuki Tjahaja Purnama menjadi influencer terbesar di media terkait RUU Pilkada. Sebanyak 2992 pernyataannya dikutip oleh 191 media. "Puncak pemberitaan Ahok terjadi pada tanggal 10 September 2014 dengan 1036 pernyataan, dikutip oleh media. Fokus berita terutama terkait dengan pengunduran dirinya dari Partai Gerindra lantaran berbeda sikap mengenai RUU Pilkada," sambungnya.
Sementara influencer kedua RUU Pilkada diduduki Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pernyataan sebanyak 1475 yang dikutip media. "Puncak pemberitaannya terjadi pada tanggal 15 September dengan 697 pernyataan dikutip media," demikian Rustika. [zul]
[zul]
Pemberitaan soal RUU Pilkada yang sedang digodok DPR mendapat perhatian dari media. Isu RUU Pilkada terutama terkait pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini menjadi salah satu topik politik terhangat dalam pemberitaan media dari seluruh media online dalam sebulan terakhir ini. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: