"Kami minta Pak Jokowi memperketat pengawasan di perbatasan sehingga kasus narkoba yang melibatkan dua aparat kepolisian tidak terulang lagi," tegas Koordinator Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Kalbar Mursalin di Rumah Transisi, Jl Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9).
Aturan mengenai perbatasan selama ini menggunakan Keputusan Presiden (Keppres). Padahal masalah diperbatasan sangat kompleks, sehingga sudah seharusnya diatur melalui Undang-Undang (UU).
Masalah lingkungan hidup, lanjut Mursalin, dari alih fungsi lahan kelapa sawit hingga masalah tambang membawa dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kalbar.
 Muhammad Faiz dari Indonesia Bersuara Kalbar menambahkan, dampak permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kalimantan sesungguhnya sangat merugikan masyarakat. Apalagi masalah ini kerap menimbulkan konflik horizontal dengan masyarakat itu sendiri.Â
Ia mencontohkan banyak lahan masyarakat di rebut oleh perusahaan perkebunan maupun pertambangan, tak sedikit hutan lindung yang digarap. Hal ini dikarenakan tidak ada penanganan yang serius oleh pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Belum lagi terkait pencemaran yang ditimbulkan akibat minimnya pengelolaan limbah perusahaan. Banyak diantara perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi ancaman serius akibat pembuangan limbah yang tanpa dikelola dengan baik.
Sungai-sungai di Kalbar, kata dia, diketahui sebagai sumber mata air utama bagi sebagian besar penduduk di Kalbar.Â
"Kami (juga) mengusulkan Pak Jokowi menerima putra terbaik Kalbar, Prof Dr Thamrin Usman, DEA, Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak (UNTAN) sebagai menteri di kabinet pemerintahannya," demikian Faiz.
[dem]
BERITA TERKAIT: