"Karena jadi lucu dan tidak masuk akal kalau anggota Tim Transisi minta jabatan menteri, analogi diberi amanat menyiapkan acara pernikahan lalu minta ikut jadi pengantin juga. Menyiapkan arsitekur pembantu presiden kemudian paling depan minta jadi pembantu presiden. Konflik kepentingan akan muncul ketika berbicara arsitektur kabinet dan portofolionya," kata Direktur Pusat Kajian Trisakti, Fahmi Habsyi, kepada
Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Rabu, 6/8).
Apalagi, lanjut Fahmi, sejak awal Jokowi-JK mengendepankan politik non-transaksional. Dengan demikian, Kantor Transisi dan tim pendukungnya dipastikan juga bukan ajang transaksional. Ditambah lagi, menteri itu hak preogratif Jokowi-JK dan mereka berdua sudah faham soal itu.
Lanjut Fahmi, sejak awal pendirian kantor transisi bukanlah ide orisinal Jokowi seperti dinyatakan SBY bahwa ini idenya SBY agar memudahkan transisi pemerintahan berikutnya. Dengan bijak, Jokowi merespon ide SBY sebagai bentuk kesantunan berpolitik dan tidak mengikat Jokowi-JK untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan masa lalu yang tidak pro-rakyat.
"Jadi orang-orang yang diminta bantu Pak Jokowi di kantor transisi dapat dipastikan orang-orang yang ikhlas dan bukan memikirkan diri sendiri buat jadi menteri dan jauh dari konflik kepentingan kedepan. Saya melihatnya model Philisopher King filsuf Plato.Dan mereka diharapkan mencegah transisi-transisi yang buruk dari pemerintahan SBY," ujar inisiator PDIP Projo ini.
Fahmi menjelaskan publik tidak perlu risau saran SBY pembentukan kantor transisi itu positif asal niatnya sejak awal untuk mentransisikan hal dan kebijakan baik dari pemerintahan SBY untuk dilanjutkan dan bukan untuk mentransisikan kebijakan yang negatif dan kontraproduktif dari pemerintahan SBY.
"Publik dan relawan pasti akan mencermati dan tidak ingin kantor transisi menjadi tempat transisi kepentingan dan para mafia di era SBY dalam ruang abu-abu. Jadi tagline yang berkembang di relawan dan sosmed #SaveJokowi masih ideal hingga pengesahan kabinet. Publik akan memastikan kantor transisi dipastikan bukan kantor transaksi dan tempat mesin cuci kebijakan era SBY," demikian Fahmi.
[ysa]
. Sebagaimana disampaikan Jokowi, publik tak perlu risau dengan kehadiran Tim Transisi sebab tidak serta merta akan masuk ke dalam kabinet. Pun demikian, dengan partai pendukung, juga tak perlu galau. 
BERITA TERKAIT: