Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Apalagi, ungkap TB Hasanuddin, bila fatsun dan tujuan partai tetap berbeda. Bila fatsun dan tujuan ini masih berbeda maka tidak akan ada koalisi maupun oposisi, apalagi dengan diembel-embeli kata permanen.
"Ditambah lagi dengan UU MD3 yang baru, yang menyebutkan bahwa seseorang anggota DPR tidak bisa di-PAW oleh partai ketika berbeda pendapat dengan partai," kata TB Hasanuddin kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 15/7).
Koalisi ini juga, lanjut TB Hasanuddin, tidak akan pernah terjadi dengan baik bila melihat realitas selama ini dan struktur partai-partai yang ada di dalamnya. Misalnya, tidak mungkin Gerindra akan memimpin koalisi dengan kursi yang minim dibanding Partai Golkar. Sementara bila dilihat dari jumlah kursi, memang Golkar yang otomatis harus memimpin koalisi.
"Pertanyaannya, sebarapa lama lagi ketua umum yang sekarang memimpin Golkar? Apakah ada sejarah Golkar tidak ikut dalam pemerintahan?" ungkap TB Hasanuddin, yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR.
Begitu juga, lanjut TB Hasanuddin, dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di tubuh PPP sendiri muncul pro dan kontra antara pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi. Selama ini pendukung Prabowo dikomandoi oleh Ketua Umum Suryadharma Ali, yang kini menjadi tersangka dalam kasus dana haji.
"Seberapa lama lagi juga Suryadharma Ali memimpin PPP?" ungkap TB Hasanuddin.
Karena itu, hemat TB Hasanuddin, deklarasi permanen itu hanya upaya untuk menenangkan pikiran ketika
real count semakin menunjukkan Jokowi-JK unggul. Koalisi ini sekedar menenangkan pikiran karena melihat kemenangan Jokowi tinggal menunggu pengumunan saja.
"Koalisi permenan itu tidak realitis berdasarkan pengalaman, struktur partai di dalamya, serta aturan perundang-undangan," demikian TB Hasanuddin.
[ysa]
. Berdasarkan pengalaman di parlemen dengan sistem dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, koalisi permanen ala Prabowo-Hatta tidak akan pernah terjadi. 
BERITA TERKAIT: