"Sebagai media penyiaran yang berkerja untuk kepentingan publik,
TvOne bukan hanya tidak mampu menjaga independensinya melainkan sekaligus menciderai jurnalisme yang sehat dan beradab," kata Ketua MPR RI, Sidarto Dhanusubroto, beberapa saat lalu (Kamis, 3/6).
Apalagi, ungkap Sidarto, secara substansial, komunisme di banyak negara telah berubah. Bahkan Tiongkok yang negara komunis pun telah bergeser menerapkan sistem pasar bebas dalam kebijakan ekonominya. Di Eropa Timur, komunisme tidak dapat tempat dalam sistem politik. Sementara Indonesia sudah sejak awal berdiri memiliki pandangan hidup dan menjadi ideologi negara yaitu, Pancasila.
Sidarto menilai substansi pemberitaan
TvOne terkait isu komunis itu juga dipaksakan. Sebab membangun logika seolah-olah pertemuan kader PDI-P dengan pejabat Partai Komunis Tiongkok sebagai bukti partai itu bagian dari komunis. Sementara catatan menunjukkan Partai Golkar dan Partai Demokrat juga pernah bertemu Partai Komunis Tiongkok dan informasi soal itu terkesan sengaja disembunyikan.
"Dan justru membuat
framing berita yang agresif menyerang Joko Widodo sebagai komunis," imbuhnya.
Sidarto pun meminta Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk secara aktif menindak anggotanya yang nyata-nyata tidak mengindahkan Kode Etik Jurnalistik. Sidarto juga mendesak Komisi Penyiaran Indonesia untuk lebih peduli dan menjalankan fungsinya.
"Kita harus membangun demokrasi dengan lembaga penyiaran dan lembaga pers yang beradab," kata Sidarto, sambil berharap polisi juga menindak pelaku kebohongan yang nota bene menggunakan frekuensi milik publik.
"Saya merasakan keprihatinan yang mendalam terhadap lembaga penyiaran yang dengan sengaja menyediakan diri digunakan untuk menghalalkan segala cara dalam mendukung salah satu Calon Presiden," tandasnya.
[ysa]
BERITA TERKAIT: