"Ke depan, siapapun yang terpilih harus justru membuat kualitas demokrasi lebih baik, dimana intitusionalisasi itu harus terkonsolidasi. Presiden terpilih, siapapun itu, harus bergerak lebih maju dari apa yang sudah dilakukan rejim SBY yang mempertahankan demokrasi," kata pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi, beberapa saat lalu (Rabu, 2/7).
Rudi mengingatkan, bila sistem politik kembali ke rezim ala Orde Baru yang otoriter maka jelas ini akan akan menimbulkan bencana. Sebab mayoritas rakyat Indonesia saat ini sudah sadar telah mengalami pengalaman buruk dengan sistem otoriter di Orde Baru. Dimana kemiskinan dirasakan puluhan tahun, penindasan di daerah, dan individu dimarginalkal tak bisa bersuara.
"Sekarang kita sadar setiap satu suara pun penting menyuarakan aspirasinya. Kalau kita memaksakan otoritarianisme, negara ini akan pecah. Karena banyak daerah yang sudah merasakan buruknya otoritarianisme dan pasti melawan," tandasnya.
Menurut Rudi Rohi, wajar bila ada pemikir demokrasi yang sudah optimis selama dua periode kepemimpinan SBY menjadi khawatir dengan masa depan demokrasi Indonesia. Sebab mengembalikan ke praktik otoriter ala Orba akan memutus mata rantai hubungan rakyat dengan pemimpinnya.
"Karena belum ditemukan model lebih baik sebagai pengganti demokrasi. Makanya sederhana, apapun sebutannya, kalau hubungan rakyat dan calon pemimpin diputus mata rantainya, sejak saat itulah demokrasi itu mati, sejak saat itu legitimasi kedaulatan pemerintahan sudah tak ada," jelasnya.
[ysa]
. Presiden SBY sudah membangun kualitas demokrasi dengan cukup baik. Karena itu, pemimpin mendatang harus menjaga kualitas ini, dan jangan sambil ada keinginan untuk mengembalikan ke sistem demokrasi ala Orde Baru. 
BERITA TERKAIT: