Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Apakah Jokowi Berani Koreksi Kebijakan Megawati?

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Selasa, 24 Juni 2014, 11:56 WIB
Apakah Jokowi Berani Koreksi Kebijakan Megawati?
megawati-jokowi
rmol news logo Selain masalah penjualan Indosat ke Singapore Technologies Telemedia (STT) pada tahun 2002 lalu, ada banyak persoalan lain yang terjadi pasa masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam rentang tahun 2001-2004.

Misalnya, penjualan gas dari lapangan Tangguh, Papua, ke China dengan harga murah; kebijakan sistem kerja outsourcing; hingga penjualan dua kapal tanker atau VLCC (Very Large Crude Carrier) milik PT Pertamina, yang kemudian perusahaan negara tersebut menyewa dengan harga mahal.

"Juga pembelian Sukhoi dari Rusia yang ternyata bodong (juga dugaan mark-up). Saya waktu itu sempat menjadi kasus dengan Rini MS Soewandi (Menteri Perindustrian dan Perdagangan)," tegas mantan anggota Wakil Dewan Pertimbangan Presiden, Rachmawati Soekarnoputri kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 24/6).

Karena itu, Racmawati mempertanyakan, kenapa Calon Wakil Presiden Joko Widodo tidak mengungkit hal tersebut pada saat debat capres III Minggu malam kemarin. Padahal, mestinya perbaikan terhadap kondisi saat ini mesti dilakukan dengan mengoreksi berbagai kebijakan sebelumnya, terutama pada masa Megawati.

"Apakah dia berani melakukan koreksi, biarkan rakyat yang menilai," ungkap putri Bung Karno ini, saat dikonfirmasi, untuk penjualan Indosat saja, Jokowi membela Megawati.

Soal ketidaksetujuan Jokowi membeli tank Leopard, dia memaklumi harus ada penguatan industri pertahanan dalam negeri, seperti PT Pindad. Namun, untuk saat ini, Indonesia masih membutuhkan peralatan tempur dari luar negeri, seperti tank leopard, yang dibeli dari Jerman.

"Leopard bukan karena melihat kondisi jalan atau medan kita. Tetapi bagaimana pun juga, ABRI atau TNI harus melihat disana sudah memakai peralatan cukup canggih," demikian Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Sukarno dan Universitas Bung Karno (UBK) ini. [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA