Rangkul Khofifah, Jokowi Rekonsiliasi dengan Gusdurian

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>
LAPORAN: ADE MULYANA
  • Minggu, 04 Mei 2014, 14:17 WIB
rmol news logo Keputusan Capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo menggandeng Ketua PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menjadi jurubicara timnya pada pemilihan presiden mendatang dinilai sebagai langkah politik cerdas.

Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra menilai penunjukan Khofifah melunturkan anggapan bahwa Jokowi sebagai boneka dan kurang kesadaran sehingga bisa diatur-atur oleh orang lain atau bahkan dikendalikan media.

"Manuver Jokowi yang menurut hemat saya brilian ini dapat dipandang sebagai rekonsilisasi besar dengan massa Gusdurian seluruh Indonesia, baik yang ada di tubuh NU maupun di luar NU. Khofifah merupakan salah satu menteri kesayangan Gus Dur," kata Gede kepada redaksi (Minggu, 4/5).

Mengapa disebut rekonsiliasi? Gede menjelaskan Megawati Soekarnoputri pernah "berkhianat" terhadap Gus Dur pada tahun 2001, saat dirinya dan PDI Perjuangan menjadi kekuatan aktif bersama sisa-sisa kelompok Orde Baru dan kekuatan konservatif lainnya melengserkan Gus Dur dari RI 1. Padahal, apa yang dilakukan Pemerintahan Gus Dur yang progresif hanya dalam 1,5 tahun sudah cukup dekat dengan apa yang terjadi saat zaman Bung Karno, seperti kembali dilegalkannya budaya dan agama etnis Tionghoa setelah puluhan tahun dikekang Orde Baru dan digugatnya perusahaan tambang asing simbol Orde Baru, Freeport, sebagai alasan untuk dilakukan renegosiasi kontrak kerjasama oleh Gus Dur.

"Pemerintahan Gus Dur tidak kalah progresif dengan Pemerintahan Bung Karno. Karenanya Pemerintahan Jokowi nanti juga tidak boleh kurang progresif dibanding Gus Dur dan Bung Karno," tutur Gede.

Untuk itu Gede mengingatkan baiknya Jokowi menggali segala pemikiran Bung Karno dengan lebih dalam, terutama tentang sosialisme Indonesia yang menegaskan suatu tatanan masyarakat adil dan makmur tanpa penindasan dan tanpa penghisapan satu orang atas orang lain.

"Memang secara kelas sosial Jokowi mewakili golongan pengusaha, namun sebagai calon Presiden dari Partai Sukarnois, ideologi Pancasila 1 Juni 1945 tidak boleh luntur dari kesadarannya," tutup Gede.[dem]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA