"Pembuatannya selesai tahun depan dan siap beroperasi pada Oktober 2015," kata Direktur Kapal Pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Budi Halomoan di Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (24/4).
Kapal ini adalah buatan dalam negeri yang mulai dirakit pada tahun 2013 dan diproduksi oleh PT. Daya Radar Utama di Tanjung Priuk Jakata dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp 565 miliar. Empat kapal SKIPI ini memiliki spesifikasi dan postur termutakhir, serta mampu berlayar hingga 14 hari karena memiliki ukuran tangki bahan bakar yang lebih besar.
"Ini pasti lebih lengkap. Daya bertahan atau endurance-nya jauh lebih lama dari 27 kapal patroli pengawas yang kini dioperasikan Ditjen PSDKP yang hanya mampu bertahan dua hari sebelum harus mengisi ulang bahan bakar," ujar Budi.
Dengan daya tahan yang cukup lama, empat kapal ini diharapkan dapat melakukan patroli semaksimal mungkin dan menjaga potensi perikanan dan kekayaan bahari di laut NKRI.
"Rencananya empat kapak SKIPI ini ditempatkan dua di wilayah Timur dan dua di wilayah Barat," ujar dia.
Kemudian, lanjut Budi, jarak pantauan radarnya bisa mencapai 120 mil laut (1 mil:1,8 kilometer), dibandingkan kapal patroli biasa yang hanya 36 mil laut dan memiliki kecepatan 26 knot.
"Kapal ini di bawahnya baja dan atasnya alumenium, agar lebih ringn dan kencang," imbuhnya.
Tidak hanya itu, Budi menambahkan posturnya pun lebih gagah dengan panjang 60 meter, dibandingkan kapal patroli biasa yang berukuran 42 meter. Juga terdapat ruang laboratorium dan ruang tahanan (untuk nelayan ilegal yang ditangkap) yang lebih luas.
Dengan adanya empat kapal SKIPI tersebut, Ditjen PSDKP akan memiliki 31 kapal patroli pengawas. Saat ini, 10 kapal beroperasi di wilayah perikanan Indonesia Barat seperti Natuna, Anambas, Karimata, dan lainnya. Sebanyak 11 lainnya di Indonesia Timur, tepatnya di perairan Sulawesi dan Arufuru. Sedangkan enam lainnya merupakan kapal kecil yang operasionalnya dibagi seimbang antara dua wilayah itu.
[ysa]
. Maraknya kasus illegal fishing atau pencurian ikan oleh kapal asing atau kapal dalam negeri ilegal di perairan Indonesia membuat Kementerian Kelutan dan Perikanan (KKP) menambah kekuatan armada sebanyak empat unit kapal SKIPI (Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia). 
BERITA TERKAIT: