Hal ini misalnya terlihat dari rekapitulasi KPU Surabaya. Dalam rekapitulasi ini ada selisih antara Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT Tambahan (DPTb) dan DPKTb atau Pemilih Khusus Tambahan/ Pengguna KTP atau nama sejenis lainnya.
"Modus baru yang digunakan adalah menaikkan kehadiran pemilih untuk menaikkan nilai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP)," kata saksi PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 24/3).
Menurut Didik, aelisih tersebut antara pada kolom A-2 dan A-4 Sertifikat Model DB-1 yang seharusnya "berjumlah sama atau lebih kecil" dengan kolom Pengguna Hak Pilih B-2 dan B-4, faktanya di KPU Surabaya pengguna hak pilih lebih besar dari data pemilih. Hal ini berpotensi mempengaruhi hasil perolehan suara sah partai politik dan caleg.
"Modus ini secara prinsip akan merugikan partai-partai yang memperoleh suara tinggi, karena modus ini akan meningkatkan BPP sehingga perebutan kursi sisa akan dimenangkan oleh partai-partai menengah," kata Didiek, yang merupakan mantan komisioner KPU Jatim.
[ysa]
. PDI Perjuangan melihat ada modus baru untuk memanipulasi suara. 
BERITA TERKAIT: