Kritik itu disampaikan Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia, sayap PDIP, Faozan Amar.
"MUI itu Majelis Ulama Indonesia, bukan Majelis Ulama Islam. Jadi semestinya harus netral, dengan menjaga hubungan dan jarak sama dengan semua partai politik yang ada di Indonesia," ujar Faozan kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 21/4).
Menurutnya, jika lembaga pimpinan Prof. Din Syamsuddin itu hanya memfasilitasi partai Islam atau berbasis masa Islam, itu bukti bahwa MUI sektarian, cuma mementingkan kelompok atau golongan.
"Bukankah partai-partai nasionalis juga pimpinan dan pemilihnya mayoritas muslim?" tanya Faozan yang juga fungsionaris LPK MUI Pusat ini.
"Kalau mau adil, mestinya sebelum pemilu legislatif MUI juga melakukan hal yang sama dong, masa giliran sudah berhasil baru bergerak. Apakah kalau parpol Islam atau berbasis masa Islam suaranya kecil juga MUI akan memfasilitasi mereka?" katanya lagi sambil mempertanyakan.
Kemarin, dalam pertemuan dengan 66 ormas Islam, Ketua Umum MUI Din Syamsudin menyerukan agar para pimpinan partai Islam dan berbasis massa Islam menunaikan amanah dan tanggungjawab untuk memenuhi harapan konstituen muslim dengan membangun koalisi strategis.
Selain itu, lanjut Din, alasan lain diadakannya pertemuan tersebut bertujuan mendorong partai Islam membangun kekuatan besar dengan menggabungkan perolehan suara partai-partai Islam demi menghadapi pemilihan presiden pada 9 Juli mendatang.
[zul]
BERITA TERKAIT: