Bahkan, ketika Corby dibebaskan bersayarat dan pergi ke Bali, serta akan diwawancara media Australia yang menjanjikan honor besar, aparat pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal di saat yang sama, malah polisi Australia berani melakukan penggrebekan atas media Australia yang menjanjikan honor besar itu.
"Dimanakah wibawa pemerintah? Apakah para penyelenggara negara tidak mampu menegakkan kedaulatan hukumnya di negeri sendiri? Tidakkah Kakanwil Hukum dan HAM berkhianat terhadap rakyatnya sendiri demi HAM narapidana narkoba?" kata Gurubesar Fakultas Hukum Iniversitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 2/3).
Kegeraman Hikmahanto ini terkait dengan kabar bahwa nanti malam, media Australia yang menjanjikan honor besar wawancara eksklusif dengan Corby akan menayangkan Corby pada detik-detik keluar dari LP Kerobokan hingga berada di resor mewah Seminyak, Bali. Meski dikatakan bahwa dalam acara tersebut tidak akan ada wawancara dengan Corby, media Australia tersebut akan memunculkan wawancara dengan kakak tertuanya. Dan meski di Australia tindakan Corby dikecam oleh publik dan para politisinya, namun di Indonesia, pemerintah khususnya Kakanwil Hukum dan HAM di Bali, menyerah pasrah.
Kakanwil Hukum dan HAM, Hikmahanto mengingatkan, harus melarang tayangan Corby secara eksklusif. Tayangan eksklusif itu pun patut diduga ada transaksi uang. Dan bila akhirnya tayangan berlangsung, Kakanwil Hukum dan HAM harus menyampaikan kepada Corby ia akan mengembalikan Corby ke LP Kerobokan.
"Bila tidak, publik Indonesialah yang akan menghujat Kakanwil Hukum dan HAM, termasuk pemerintahan SBY," demikian Hikmahanto.
[ysa]
. Wibawa pemerintahan Indonesia terus dipertanyakan dalam hal ratu narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby. 
