Negarawan Award sendiri diberikan kepada presiden dan wakil presiden yang pada masa kepemimpinannya telah menyumbangkan karya nyata yang monumental dan abadi, atau legacy, kepada bangsa dan negara, yang akan dikenang oleh generasi penerus bangsa Indonesia sepanjang masa.
"Jika dikaitkan dengan proses perdamaian di berbagai daerah konflik di Indonesia seperti di Aceh dan Poso misalnya, maka yang sangat aktif dan dominan tokoh penggeraknya adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla. Secara objektif, sulit menemukan apa legacy yang akan ditinggalkan oleh Presiden SBY untuk Indonesia," kata Presiden Negarawan Center, Johan O Silalahi, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 21/2).
Pada sisi lain, suka atau tidak suka, lanjut Johan, harus diakui bahwa keadaan Indonesia paska lengsernya Presiden SBY sangatlah rentan karena pemerintahan SBY-Boediono meninggalkan berbagai masalah kompleks. Selama Presiden SBY memimpin, lonjakan hutang NKRI melesat sekitar 55 persen dari total hutang yang ada sejak Indonesia merdeka.
Di saat yang sama, lanjut Johan, ada banyak masalah lainnya seperti semakin maraknya korupsi di kalangan pemerintahan pusat dan daerah, krisis energi, krisis pangan, defisit neraca perdagangan, anjloknya cadangan devisa negara, meledaknya biaya penyelenggaraan negara akibat gemuknya birokrasi pemerintahan SBY, krisis kepemimpinan dan keteladanan, semakin tingginya kriminalitas, semakin mahal dan tidak terjangkaunya biaya pendidikan dan kesehatan, dan berbagai masalah kompleks lainnya.
"Semua masalah ini akan menjadi pekerjaan berat bagi Presiden berikutnya dan dapat menjadi bom waktu bagi seluruh bangsa Indonesia," demikian Johan.
[ysa]
. Di antara enam presiden yang sudah berkuasa, hanya Presiden SBY yang tidak akan mendapat Negarawan Award dari Negarawan Center. Hal ini terjadi, sebab Negarawan Center sangat dilematis dalam menentukan apakah legacy yang sudah diberikan oleh Presiden SBY kepada Indonesia selama 10 tahun memimpin Indonesia. 
BERITA TERKAIT: