Namun tetap saja, mutasi dan pergantian ini juga patut dicurigai sebab bersamaan dengan waktu pemilu yang kian dekat. Sebab patut juga diduga, dan juga memang rawan, Kementerian PU dijadikan ATM partai politik tertentu.
"Apalagi dalam pengangkatan kepala balai dan satker pun Kementeriaan PU terkesan tidak memperhatikan kredibilitas dan kapabilitas para calon kepala balai dan satker yang bermasalah dan ditolak publik," kata Koordinator Mahasiswa Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Andi Muhammad Arif, beberapa saat lalu (Rabu, 12/2).
Dalam hal ini, Arif menilai calon satker Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengaan Jeneberang bernama Eka Rahendra diduga bermasalah secara moral. Padahal, Andi mengingatkan, terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terdapat peraturan yang menuangkan mengenai disiplin PNS dan Kode Etik PNS, yakni UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana ASN adalah suatu profesi, maka diperlukan azas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku.
"Sehingga kalau ada calon pejabat yang bermasalah secara moral dan berprilaku tidak etis sebaiknya tidak diberi promosi. Harusnya mereka diberi sanksi karena melanggar aturan," ungkap Arif, sambil menegaskan bahwa Solidaritas Mahasiswa Sulselbar menolak Eka Rahendra untuk menjadi Satker di wilayah kerja BBWS pompengaan Jeneberang.
[ysa]
. Mentei Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto boleh saja berkilah bahwa mutasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU merupakan hal yang lumrah, rutin dan biasa. 
BERITA TERKAIT: