"Jadi, pembebasan Corby layak diibaratkan tukar guling antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Dengan bebasnya Corby, citra pemerintahan Australia di bawah Perdana Menteri Tonny Abbot membaik. Sedangkan pemerintah Indonesia diduga hanya meminta kepada ASD agar tidak lagi membocorkan hasil penyadapan ke komunitas pers mana pun," kata anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, beberapa saat lalu (Senin, 10/2).
Menurut Bambang, pembebasan Corby ini aneh karena inisiatif pemerintah Indonesia membebaskan wanita asal Australia ini dimunculkan tak lama setelah memanasnya hubungan kedua negara akibat skandal penyadapan oleh instrumen intelijen Australia. Di tengah perang kata-kata di antara para diplomat kedua negara waktu itu,
ABC dan
Guardian terbitan Australia menerima bocoran hasil penyadapan ASD dan memublikasikannya.
Belakangan, lanjutnya, muncul pemahaman bahwa lakon yang dimainkan
ABC dan
Guardian itu sebagai gertak sambal atau tekanan Australia kepada Indonesia. Itu sebabnya, para pemimpin Indonesia sangat lamban merespons sikap tidak bersahabat yang dipertontonkan Australia. Bahkan muncul keyakinan bahwa belum semua hasil sadapan ASD dibocorkan kepada pers. Berapa banyak yang akan dibocorkan ASD sangat bergantung pada keras-lembeknya reaksi pemerintah di Jakarta.
"Maka, pembebasan bersyarat Corby patut diterjemahkan sebagai sikap atau reaksi lembut nan bersahabat dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Australia dalam menyikapi skandal dan materi hasil sadapan. Dan, karena pemerintah Indonesia bersikap lembut, ASD pun berhenti membocorkan hasil sadapannya kepada pers Australia," demikian Bambang.
[ysa]
. Bebas bersyarat yang diberikan pemerintah Indonesia untuk narapidana narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby, lebih bermakna pesan kepada pemerintah Australia untuk berhenti membocorkan hasil sadapan Australian Signals Directorate (ASD). Materi penyadapan yang didapatkan ASD diyakini sangat sensitif karena berkait dengan moral atau reputasi para pemimpin Indonesia. 
BERITA TERKAIT: