Karena itu, kata Koordinator Nasional PDI Perjuangan Pro-Jokowi, Budi Arie Setiadi, ada roblem psikologis politik yang akan menghambat koalisi dua partai ini. Bila koalisi ini akhirnya terjadi, maka publik akan menilai sarat kepentingan transaksional dan pragmatisme. Dan ini, tentu saja sangat membahayakan nasib aspirasi rakyat yang menghendaki perubahan. Padahal perubahan tidak mungkin terjadi dengan membawa terlalu banyak "bagasi" lama.
Selain itu, katanya, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 8/2), gagasan koalisi PDI Perjuangan dan Demokrat akan menimbulkan pertanyaan besar mengenai apa sesungguhnya kepentingan elit partai. Pemilu 2014 pun terkesan hanya memiliki agenda minimalis dan hanya mengejar kepentingan jangka pendek.
Di saat yang sama, lanjutnya, Demokrat juga pasti bingung menjelaskan kepada rakyat, untuk apa mereka membuat Kovensi capres, kalau pada akhir nya hanya mengejar posisi wapres. Bila memang demikian, Konvensi Capres Demokrat seharusnya di bubarkan dulu. Atau konvensi nya diuubah menjadi Konvensi Wapres.
"Masak PDI Perjuangan dijadikan istri ke dua, sementara mereka sedang mengadakan resepsi," ujar mantan aktivis mahasiswa UI ini.
Koalisi PDI P dan PD mencuat karena ada wacana Mega-Pramono Edi atau Jokowi-Pramono Edi. Dan ini bisa di tafsirkan publik sebagai kompromi terhadap keseriusan agenda pemberantasan korupsi yg melibatkan elit partai.
"Koalisi ini seperti kawin paksa yang sulit disetujui masing-masing keluarga. Akan terjadi ironi demokrasi dengan tangisan yang air matanya tidak pernah kering, " demikian Budi.
[ysa]
. PDI Perjuangan akan sulit menjelaskan kepada masyarakat bila berkoalisi dengan Demokrat. Masyarakat pun akan bertanya-tanya kepada PDI Perjuangan, untuk apa selama ini menjadi oposisi dan berada di luar pemerintahan bila akhirnya di 2014 berkoalisi dengan partai yang selama 10 tahun ini berkuasa. 
BERITA TERKAIT: