"Tindakan ini juga dapat menimbulkan ketegangan bahkan konflik politik, dan tidak mustahil menjadi konflik militer antara Australia dengan Indonesia bila Australia terus-terusan melakukan provokasi dengan mengembalikan para imigran-imigran itu, karena Indonesia bukan negara asal imigran," kata Wakil Ketua Komisi I, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 8/2).
Seharusnya, lanjut TB Hasanuddin, Australia mencari solusi yang lebih konprehensif dengan cara melakukan koordinasi dengan negara-negara yang dilintasi seperti Indonesia, Singapura dan Malayasia. Australia juga seharusnya melakukan koordinasi dengan negara-negara asal imigran seperti Irak, Afganistan dan Pakistan. Di saat yang sama, Australia juga seharusnya berkoordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) PBB.
Indonesia, dalam catatan TB Hasanuddin, pada tahun 1975-1980-an, juga punya pengalaman pernah juga menerima ratusan ribu imigran gelap dari Vietnam. Saat itu, Indonesia dapat menyelesaikan persoalan dengan baik-baik tanpa menimbulkan ketegangan di kawasan ini.
"Mengembalikan imigran yang sudah kesakitan dan kelaparan dapat dianggap sebagai pembunuhan masal yang sangat memalukan dan tak beradab. Bayangkan , sekarang ini lebih dari 60 ribu imigran diperkirakan sedang dalam persiapan di sekitar Malayasia akan menuju Australia, dan kalau mereka berangkat sekaligus barangkali cara-cara yang diambil oleh Australia hanya akan menambah persoalan semakin rumit dan bisa saja akan terjadi kematian massal di laut," demikian TB Hasanuddin.
[ysa]
. Kebijakan pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abot yang mengusir kembali para imigran gelap dari wilayah perairan Australia ke wilayah perairan Indonesia sangat patut disesalkan. Sebagai tindakan ini telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dan konvensi internasional tentang perlindungan terhadap imigran. 
BERITA TERKAIT: