"Dari pelayanan yang terbaik dan bersih dari unsur KKN itu kemudian mengantarkan BNP2TKI meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyelenggaraan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntalibiltas publik maupun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)," kata Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat.
Pernyataan Jumhur ini disampaikan saat menyampaikan sambutan dalam penandatanganan pimpinan dan segenap pejabat di lingkungan BNP2TKI pusat dan daerah untuk mencanangkan Pembangunan Zona Integritas.
Acara penandatangan dilakukan di ruang Auditorium BNP2TKI Jakarta pada Senin ini (20/1) diawali Jumhur Hidayat. Kemudian diikuti Sekretaris Utama Edy Sudibyo, serta disusul berturut-turut Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Endang Sulistyaningsih, Deputi Penempatan Agusdin Subiantoro, dan Deputi Perlindungan Lisna Yoeliani Poeloengan. Berikutnya turut pula melakukan penandatangan seluruh pejabat eselon II dan III di lingkungan BNP2TKI lainnya di pusat dan daerah
Hadir didalam penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di BNP2TKI itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negar dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar, Direktur Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Guntur Kurmeiyano, serta Komisioner Ombudsman Bidang Pencegahan Hendra Nurcahyo.
Karena pelayanan selaman ini, lanjut Jumhur, BNP2TKI juga mendapatkan penilaian terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait integritas pelayanan sektor publik. KPK juga pernah memberikan penilaian menurun kepada BNP2TKI. Namun pada tahun berikutnya diupayakan terus diperbaiki, sehingga BNP2TKI kembali mendapatkan penilaian terbaik dari KPK.
[ysa]
. Sejak awal berdiri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kepada masyarakat, khususnya TKI dan keluarga TKI. 
BERITA TERKAIT: