Dinasti Atut Masih Kuat, Perubahan Terpaksa Menunggu Pemilu

Buktinya, Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar mengangkat Ratu Tatu Chasanah sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Banten. Adik kandung Ratu Atut itu menggantikan posisi Hikmat Tomet, suami Gubernur Banten itu yang belum lama ini meninggal dunia.

"Membersihkan Banten itu bukan perkara kecil. Karena keluarga Atut sejak era ayahnya almarhum Haji Kasan sudah menjadi dedengkot Golkar. Jadi, kunci penentuan pendulum perubahan tetap menunggu hasil pemilu legislatif mendatang," ujar koordinator Forum Advokat Pengawal Konstitusi (FAKSI) warga Banten Hermawi F. Taslim (Kamis, 2/1).

Lebih jauh menurut Taslim, meski Wakil Gubernur Rano Karno diangkat sebagai pelaksana tugas gubernur, hal itu juga tidak akan berdampak banyak pada perubahan di Banten. Pasalnya, selama PDIP, partai Rano Karno, hanya mau jalan sendiri dan merasa sudah menguasai Banten yang membuat proses perubahan akan berlangsung semakin lamban.

Kepemimpinan PDIP Banten di bawah Ribka Tjiptaning, lanjut Taslim, sejauh ini masih terlihat gamang dalam membangun dialog dengan partai lain, terutama PPP dan PKS yang akan memperlambat proses pembersihan dan perubahan di Banten. "Kekuatan penentu ada di PKS dan PPP, kemana mereka condong ke situlah perubahan akan menguat. Saya duga, beres-beres Banten baru selesai setelah pilpres,” urai caleg partai Nasdem Banten tersebut.

Ditambah lagi, menurutnya, proses perpindahan tongkat estafet pucuk pimpinan Provinsi Banten dari Ratu Atut ke Rano Karno juga berjalan lamban.

"Saya duga, setelah ada status terdakwa untuk Atut baru Rano naik jadi Plt. Posisi ini akan disandang Rano sampai habis periode (2017) karena inkracht Atut pasti lama, bisa-bisa sampai ke MA. Belum lagi kalau ternyata Rano nanti enggan mengganti posisi-posisi kunci birokrat dengan figur-figur yang lebih mumpuni. Pasti semua nanti seperti lari di tempat, berkeringat tapi tanpa progres," tutup Taslim. [zul]