JK: Hanya di Indonesia Semua Agama Punya Hari Libur Nasional

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Sabtu, 28 Desember 2013, 19:48 WIB
JK: Hanya di Indonesia Semua Agama Punya Hari Libur Nasional
jusuf kalla/net
rmol news logo Indonesia merupakan bangsa terbaik di dunia ini dalam hal perdamaian dan harmoni. Karena sebagai negara yang majemuk, rakyat Indonesia bisa hidup rukun dan saling menghormati.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, hanya di Indonesia negara yang terdapat hari libur berdasarkan agama, tidak peduli persentase pemeluknya. Meski mayoritas penduduknya muslim, agama-agama lain memiliki hari libur nasional.

“Buktinya, dari total 14 hari libur, semua agama punya hari liburnya nasional. (Hal ini) Tidak (ada) di Filipina, di Thailand dan banyak Negara lainnya,” ujar JK saat menyampaikan pidato dalam acara Dies Natalis IAIN Ambon yang bertajuk Komitmen IAIN Ambon Menjaga Perdamaian di Ambon, Maluku, Sabtu (28/12).  

Selain itu, JK menambahkan di Indonesia juga terdapat beberapa gubernur dari kelompok nonmuslim. Padahal, kalau mau melihat proporsi jumlah penduduk yang muslim dan yang lainnya, jelas tidak seimbang.

"Di Indonesia itu ada sekitar 8 gubernur yang nonmuslim. Padahal jumlah umat muslim 80 persen lebih. Artinya, Indonesia itu adalah negara yang bisa saling memahami.  Menteri kita juga beragam agamanya,” kata Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia ini.

Lebih lanjut, JK menegaskan keragaman menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Kekuatan ini, bila bisa dimanfaatkan dengan baik akan berbuah kemajuan. “Itulah kekuatan bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika. Kekuatan untuk maju ,” tukas JK disambut tepuk tangan hadirin.

Karena itu, JK mengingatkan, pada dasarnya konflik-konflik di Indonesia terjadi bukan karena persoalan agama.  “Mengapa saling berkonflik padahal tiap hari kita mengucapkan doa keselamatan? Karena konfliknya adalah karena ketimpangan demokrasi, bukan karena agama,” imbuhnya.

Menurutnya, demokrasi diterapkan tiba-tiba sehingga situasi tak seimbang. Proporsi kekuasaan yang dulu disesuaikan dengan demografi agama khususnya, tidak dijalankan sebagaimana sebelumnya. “Akibatnya, politik tidak seimbang, dan berakibt pula pada ekonomi yang juga tak seimbang. Jadi konfliknya bukan karena agama,” tegas Ketua PMI ini.

Namun, mediator perdamaian di Ambon ini begitu meyayangkan mengapa kemudian  agama kemudian dipakai untuk senjata solidaritas. Yang menyedihkan lagi, pemimpin-pemimpin agama memanfaatkan situasi dan memperkeruhkan dengan pemahaman agama yang dangkal dan keliru. [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA