Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Barindo Gita Wirjawan dalam pertemuan dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Se-Indonesia Pdt. Andreas Yewangoe, di kantor PGI, Jakarta, Senen (23/12). Hadir bersama Gita, Sekretaris Jenderal DPP Barindo Fajar Riza Ul Haq dan pengurus Barindo lainnya, Michael Umbas.
"Pesan politik saya, tokoh agama harus mengimbau umatnya untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu nanti. Jangan sampai angka golput mencapai lebih 30 persen. Itu bahaya karena sistem politik kita bisa melahirkan pemimpin dan para pemangku kebijakan yang tidak berkualitas," ujar Gita.
Bak gayung bersambut, Pdt. Andreas menjelaskan bahwa PGI sudah membuat seruan kepada Umat Gereja untuk tidak golput. Meskipun golput itu pilihan, namun PGI mengimbau agar hak pilih tetap digunakan. "Carilah yang baik diantara calon-calon yang ada dengan segala kekurangannya. Itu sudah kami sosialisasikan di kalangan gereja," kata Pdt. Andreas, yang didampingi Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom dan beberapa pengurus lainnya.
Dalam perbincangan santai tersebut, kedua pihak juga sependapat bahwa tantangan pluralisme dalam kehidupan beragama harus menjadi agenda penting dalam pemerintahan yang akan datang. "Prinsipnya, negara harus hadir dalam mengatasi konflik-konflik keagamaan, bukan menghakimi. Tegakkan aturan sesuai konstitusi. Negara tidak boleh berteologi dan masing-masing umat harus introspeksi," tegas Pdt. Andreas.
Menurut Fajar, pimpinan Barindo dan PGI sama-sama melihat pentingnya memunculkan kepemimpinan yang mampu mengagregasi realitas pluralisme kebangsaan dalam ranah kebijakan. "Sebagai sosok yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan majemuk, Ketua Umum BARINDO sangat memahami bahkan merasakan keprihatinan keluarga besar PGI mengenai persoalan pluralisme dan minoritas hari ini," pungkas Fajar.
[zul]
Partisipasi politik warga pada Pemilihan Umum 2014 mendatang akan menentukan kualitas kepemimpinan nasional, bahkan kepercayaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Karena itu, kemungkinan tingginya angka golput perlu diantisipasi, termasuk oleh tokoh agama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan. 
BERITA TERKAIT: