AKSI PENYADAPAN AUSTRALIA

Hinaan pada Menteri Marty Salah Satu Akibat Indonesia Mengkerdilkan Penyadapan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>
LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI
  • Kamis, 21 November 2013, 07:15 WIB
Hinaan pada Menteri Marty Salah Satu Akibat Indonesia Mengkerdilkan Penyadapan
HIKMAHANTO/NET
rmol news logo . Penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan evaluasi kerjasama Indonesia-Australia sebagai respons pemerintah Indonesia terhadap penyadapan telah mengkerdilkan masalah menjadi masalah hubungan bilateral dua negara.  Padahal masalah penyadapan juga melibatkan Amerika Serikat (AS).

"Mengapa pemerintah tidak memberi respons yang sama terhadap AS seperti Australia?" kata Gurubesar hukum internasional Fakultas Hukum UI, Hikmahanto Juwana, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu ((Kamis, 21/11).

Belum lagi, ungkap Hikmahanto, masalah penyadapan adalah masalah seorang yang bernama Snowden. Snowden mungkin sedang berkesperimen, apakah orang yang memegang banyak rahasia negara dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengadu domba negara-negara dunia, terutama antara AS dan sekutunya termasuk Australia dengan hampir negara-negara dunia.

Sebagai akibat dikerdilkannya masalah penyadapan ini, lanjut Hikmahanto, maka hubungan Indonesia dan Australia menjadi sangat buruk. Bahkan masalah yang seharusnya diselesaikan di tingkat negara telah merembet ke tingkat politisi dan masyarakat. Politisi dari dua negara pun akan saling ejek. Bahkan, anggota Parlemen Australia telah menhina Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mirip bintang porno Filipina tahun 70-an. Pada gilirannya anggota parlemen Indonesia bukannya tidak mungkin akan melakukan yang sama. Di dunia maya, saling ejek dan merendahkan juga terjadi antara warga Indonesia dan warga Australia.

"Lalu bagaimana pemerintah akan menangani masalah ini? Sampai kapankah tuntutan penjelasan dan klarifikasi dari pemerintah Australia akan ditunggu? Apakah dalam hitungan hari, atau dalam hitungan bulan bahkan tahun? Bila pemerintah Australia tidak kunjung memberi penjelasan dan klarifikasi, apakah akan ada peningkatan sikap pemerintah Indonesia?" tanya Hikmahanto.

Pertanyaan-pertanyaan ini, masih kata Hikmahanto, akan membayangi pemerintah dalam meng-handle konflik yang seharusnya dibatasi antar pemerintah yang saat ini perlahan telah menjadi konflik antar masyarakat dua negara. [ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA