Hubungan baik ini semakin terganggu terutama sikap yang ditunjukkan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang tidak mau meminta maaf kepada Indonesia atas penyadapan tersebut.
Demikian disampaikan Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Muhammad Ikhsan Modjo, kepada
Rakyat Merdeka Online malam ini (Rabu, 20/11).
Karena itu, Partai Demokrat mendukung langkah-langkah tegas dan elegan yang dilakukan Presiden SBY, yaitu menghentikan sementara beberapa kerjasama strategis dengan Pemerintah Australia.
"Partai Demokrat juga menghimbau Pemerintah Australia memanggil pulang duta besarnya di Jakarta untuk melakukan konsultasi serius dengan Pemerintah Australia," sambung Ikhsan.
Ke depan, jelas Iksan menambahkan, kedua pemerintah perlu membuat "code of conduct" baru sebagai panduan dalam berhubungan, sehingga menghindari terjadinya kebijakan yang merugikan pemerintah dan masyarakat kedua negara.
Sementara itu, kepada masyarakat dan pelajar Indonesia yang berada di Australia, Partai Demokrat mengimbau untuk tetap tenang dan fokus dalam melakukan pekerjaan dan belajar.
[zul]
BERITA TERKAIT: