"Australia tidak punya hak untuk mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh negara lain. Upaya penyadapan itu jelas-jelas merugikan negara-negara yang disadap. Negara mana pun pasti tidak akan senang jika komunikasi personal para pemimpinnya disadap," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh P. Daulay kepada
Rakyat Merdeka Online (Selasa, 19/11).
Karena itu, pemerintah Indonesia harus tegas terhadap Australia dan perlu didukung semua pihak. Kalau perlu, Indonesia menjalin koalisi internasional dengan negara-negara lain yang juga menjadi korban penyadapan. "Pemerintah Indonesia diharapkan akan tetap bersikap tegas sebelum pemerintah Australia memberikan penjelasan dan mengajukan permohonan maaf," ungkap Saleh.
Permohonan maaf penting sebagai wujud pengakuan Australia terhadap kedaulatan negara Indonesia. Permintaan maaf itu juga sekaligus merupakan bentuk sikap penyesalan Australia terhadap apa yang mereka lakukan sebelumnya.
"Sebaiknya, pihak Australia segera mengajukan permohanan maaf. Dengan demikian, kepentingan nasional Australia di kawasan Asia Pasifik tidak terganggu. Bagaimanapun, kalau Australia 'berseteru' dengan Indonesia, kepentingan nasional mereka juga terganggu," tegas Saleh.
Dalam konteks ini, pernyataan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang tidak akan meminta maaf kepada Indonesia untuk melindungi kepentingan nasionalnya adalah sangat tidak tepat. "Justru dengan tidak mau memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepentingan nasional Australia menjadi terganggu," demikian dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
[zul]
Selain bertentangan dengan etika pergaulan internasional, tindakan intelijen Australia yang menyadap pembicaraan pejabat RI dapat membahayakan keamanan nasional Indonesia. Hubungan persahabatan antara Indonesia dan Australia yang dibangun selama ini pun menjadi terganggu. Persahabatan selama ini akhirnya hanya persahabatan semu. 
BERITA TERKAIT: