Galang Dukungan, Pemerintah Disarankan Ikut Lindungi Edward Snowden

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Rabu, 20 November 2013, 11:30 WIB
Galang Dukungan, Pemerintah Disarankan Ikut Lindungi Edward Snowden
Edward Snowden/net
rmol news logo . Pemerintah Indonesia perlu mengambil inisiatif melakukan penggalangan untuk ikut memberikan perlindungan kepada Edward Snowden. Pasalnya, mantan pegawai di Badan Keamanan Amerika Serikat (NSA) itu saat ini mendapat perlindungan dari Pemerintah Rusia.

Penggalangan dilakukan terhadap negara-negara yang khususnya merasa jadi korban penyadapan Intelijen Amerika Serikat dan Australia.

"Langkah ini penting. Karena bukan mustahi kini Snowden menjadi target operasi intelijen yang tentu mengancam nyawanya," jelas anggota Komisi I DPR Muhammad Najib dalam pesan singkat yang diterima sesaat lalu (Rabu, 20/11).

Selain itu langkah politik ini juga untuk memberi keberanian kepada Snowden-Snowden lain untuk membuka rahasia yang masih mereka simpan. "Kita jangan lupa karena berkat kebaikan kebaikan merekalah kini kita sadar bahwa kita sedang diinteli," demikian politikus PAN ini.

Informasi tentang penyadapan pejabat Indonesia sebelumnya dilontarkan Edward Snowden kepada The Guardian, harian berpengaruh di Inggris. Koran itu disebutkan daftar pejabat tinggi Indonesia yang disadap oleh Intelijen Australia.
 
The Guardian mengutip sebuah slide powerpoint yang dikeluarkan Direktorat Sinyal Australia (ADS). Statusnya “top secret” atau sangat rahasia. Slide memaparkan nama pejabat dan jenis ponsel yang disadap. Di bagian bawah slide tertulis slogan Kementerian Pertahanan Australia: Reveal their secrets-protect our own (ungkap rahasia mereka dan jaga rahasia negara). Slide lainnya ada lagi. Judulnya Indonesian President Voice Event.

Isinya, grafik data daftar telepon yang dihubungi dari ponsel Nokia E90, yang diklaim  sebagai nomor Presiden SBY. Data itu diambil selama 15 hari pada Agustus 2009. Selain SBY dan Ibu Ani, tujuh pejabat lainnya adalah Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Dino Patti Djalal (saat itu Jubir Presiden), Hatta Rajasa, Sri Mulyani (mantan Menteri Keuangan), Widodo AS (mantan Menkopolhukam), Sofyan Djalil (mantan Menteri BUMN). [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA