Jubir Presiden, Julian Aldrin Pasha ketika, mengungkapkan itu sebelum mendampingi Presiden pada rapat terbatas di Ruang Tamu TMPN Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11).
"Presiden juga telah menginstruksikan jajaran terkait mulai dari jajaran pengamanan VVIP agar tidak melakukan penutupan jalan semata-mata karena pertimbangan keselamatan, dan ini adalah seminimal mungkin untuk dilakukan upaya penutupan jalan. Biarkan mengalir," ujar Julian.
Menurut Julian, Presiden sama sekali tidak pernah menyalahkan siapapun perihal kemacetan yang kerap terjadi di Jakarta atau kota besar lainnya di Indonesia, baik kepada Gubernur ataupun Kepala Daerah. Presiden sangat memahami, kondisi lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia itu lebih diakibatkan karena kepadatan lalu lintas.
"Tapi memang harus diakui bahwa untuk urusan lalu lintas dimanapun adalah tanggung jawab terdepan ada di Kepala Daerah masing-masing," imbuh Julian.
Terkait hal tersebut, Julian mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi kemacetan. "Tapi tidak berarti bahwa kemudian itu sepenuhnya diserahkan kepada pusat karena yang paling mengerti situasi lalu lintas adalah Kepala Daerah," tandas Julian, dilansir situs resmi presiden.
Sebelumnya, polemik soal SBY yang dinilai menyalahkan Jokowi terkait persoalan kemacetan bermula dari sambutannya pada acara Kadin, di Bogor belum lama ini. Saat itu, Presiden SBY menyentil, bahwa masalah
kemacetan tanggung jawab setiap kepala daerah masing-masing. "Kalau
di Jakarta tanya ke Jokowi, kalau di Bandung tanya Ahmad Heryawan.
Datang saja baik-baik, pasti direspons," kata SBY.
[zul]
Dalam kunjungan kerja ke daerah manapun di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah menginstruksikan agar dilakukan penutupan jalan. Kalaupun ada penutupan jalan, itu semata-mata merupakan prosedur protokoler dalam rangka pengamanan VVIP demi pertimbangan keselamatan. 
BERITA TERKAIT: