Melalui akun Twitter-nya, @Prabowo08, (Senin, 4/11), Prabowo mengatakan, sebagai bangsa yang menjalankan demokrasi, penetapan DPT adalah salah satu ujian yang paling menentukan. Prabowo mengimbau kepada pihak- pihak yang berwenang agar benar-benar melaksanakan proses-proses pemilihan umum secara profesional. Penyusunan DPT harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, tanpa niat untuk rekayasa, apalagi untuk melanggengkan kecurangan.
Prabowo juga mengatakan, sejarah mengajarkan bahwa apabila proses pemilu dipertanyakan, masa depan demokrasi itu sendiri bisa terancam. Pemerintah yang berkuasa akibat pemilu yang cacat adalah pemerintah yang tidak sah.
Cepat atau lambat, ungkapnya, rakyat bisa tidak patuh kepada pemerintah yang berkuasa. Jika proses pemilu cacat, Indonesia bisa berubah dari negara hukum jadi negara hukum rimba. Indonesia akan menjadi negara gagal.
Sementara itu, Kepala Bidang Kominfo DPP Partai Gerindra, Ondy A. Saputra mengatakan sikap partainya menolak penetapan DPT sebaiknya dimaknai sebagai bentuk dukungan kepada KPU agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik.
“Penundaan penetapan DPT dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan data yang bermasalah. Apalah artinya pemilu tetap dilaksanakan jika kecurangan tetap terjadi. Kami berharap permasalahan DPT ini ditangani secara maksimal. Masa depan bangsa ini ditentukan oleh proses pemilihan umum yang jujur dan adil,†tandasnya.
[zul]
Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, partainya secara kritis menolak penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari ini. 
BERITA TERKAIT: