"Polisi Malaysia tidak punyak hak atas setetes air laut milik NKRI, jadi segera hentikan cara-cara kampungan itu" kata Direktur Advokasi IMI Akhmad Suhaimi, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 3/11).
Suhaimi juga mendesak pemerintah untuk lebih tegas dan mengintensifkan pengawasan perairan NKRI. Dan setiap institusi negara yang bertugas terkait pengawasan agar menjalankan fungsinya dengan baik. "Sebaiknya kebijakan pengawasan perairan ditinjau ulang agar jangan ada tumpang tindih di lapangan," tegas Suhaimi.
Sebagai contoh, kata Suhaimi, tiap institusi membeli kapal patroli, dengan anggaran yang terbatas akhirnya kapal patroli yang dibeli relatif kecil. sehingga daya jelajahnya terbatas. Karena itu, sebaiknya sarana dan prasarana pengawasan laut diberikan kepada satu institusi yang lebih berkompeten.
Nelayan tradisional di Langkat, Sumatera Utara, tidak berani melaut karena khawatir bisa dijebak dan ditangkap polisi maritim Malaysia. Sudah cukup banyak nelayan setempat ditangkap polisi Malaysia itu.
[ysa]
. Sudah berulangkali polisi maritim malaysia menangkap nelayan Indonesia di perairan NKRI. Karena itu, Indonesia Maritime Institute (IMI) mengutuk keras tindakan polisi Malaysia ini. 
BERITA TERKAIT: