Ketua Komisi VI Tidak Setuju Lahan Sapi di Australia

Tindakan tersebut, dinilai Ketua DPP Partai Golkar ini, sebagai tindakan pelarian modal negara oleh BUMN di tengah defisit neraca perdagangan.

Kementerian BUMN, kata Airlangga, sebaiknya bertindak membangun refinery (kilang) untuk mengurangi defisit neraca migas, bukan malah melanggengkan ketergantungan breeding cattle di Australia.

"Harusnya Kementerian BUMN membangun kilang-kilang baru migas untuk kepentingan bangsa, bukan malah membeli lahan di luar negeri," kata Airlangga kepada wartawan di gedung DPR Jakarta, Rabu (2/10).

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Indonesia, Dahlan Iskan, menyatakan telah menyediakan anggaran senilai Rp1 triliun untuk membeli lahan peternakan seluas satu juta hektar di Australia.

Dahlan Iskan mengaku sudah menunjuk dua perusahaan negara yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan PT Pupuk Indonesia yang bakal membeli perusahaan lokal pemilik lahan peternakan.

PT RNI sendiri menyatakan  siap membeli lahan ternak sapi seluas 1 juta hektar di Australia. Tapi, itu dilakukan RNI jika diberi mandat oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Direktur Utama RNI Ismed Hasan Putro mengaku telah mengajukan proposal ke Kementerian BUMN. Saat ini, pihaknya menunggu persetujuan dari Kementerian BUMN untuk merealisasikan rencana tersebut.

Menanggapi hal itu, Airlangga Hartarto malah meminta rencana pembelian lahan ternak sapi tersebur dibatalkan. Pasalnya, Indonesia masih harus menelurkan banyak produk-produk dalam negeri. Baik di sektor pertanian maupun migas.

"Sebaiknya rencana tersebut dibatalkan," kata Airlangga. [rus]